 |
| Ilustrasi (Dok: cnbcindonesia.com) |
Atas keadaan PHK dan pengangguran itu, tentunya bisa menjadi salah satu potret gambaran kinerja pemerintahan saat ini. Gambaran pertama, menjungkirbalikkan penjelasan bahwa keadaan ekonomi baik-baik saja. Gambaran kedua, peran Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dengan program kerja menjembatani masyarakat mendapatkan pekerjaan menjadi negatif.
Menarik untuk disimak penjelasan Jokowi pada Mei 2024, terkait Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia di triwulan I-2024 tercatat 5,11 persen secara tahunan (year-on-year).
“Negara-negara besar sudah masuk ke jurang resesi, negara lain juga turun growth-nya tapi kita mampu tumbuh di 5,11 persen,” ungkap Jokowi dalam keterangan pers di Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT), Kota Depok, Provinsi Jawa Barat pada Selasa, 7 Mei 2024.
Pada saat yang tidak lama, sebelumnya BPS menyampaikan, pertumbuhan ekonomi Indonesia di triwulan I-2024 tercatat 5,11 persen secara tahunan (year-on-year). Pertumbuhan ini merupakan yang tertinggi sejak tahun 2015.
Namun pada sisi lain masih dari BPS juga, dilansir dari CNN Indonesia (edisi Sabtu 3 Agustus 2024), di tahun 2024 ini BPS merilis 5 daerah dengan pengangguran terbanyak di Indonesia. Diantaranya Banten berada di urutan pertama (7,02 persen), Kepulauan Riau (6,94 persen), Jawa Barat (6,91 persen), DKI Jakarta (6,03 persen), Papua Barat Daya (6,02 persen). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tahun 2024 mencapai 4,82 persen. Jika dirinci, ada 7,20 juta pengangguran tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
PHK Menambah Jumlah Pengangguran
Sementara itu CNBC edisi Minggu 4 Agustus 2024, merilis tentang meledaknya pemutusan hubungan kerja (PHK) di Indonesia di awal tahun ini. Di beberapa provinsi jumlah PHK bertambah hingga ratusan hingga ribuan persen secara tahunan (yoy).
Data kementerian ketenagakerjaan (kemnaker) mencatat jumlah pekerja yang ter-PHK pada periode Januari-Juni 2024 mencapai 32.064 orang. Angka tersebut naik 21,4% dari periode yang sama tahun lalu sebanyak 26.400 orang.
Kondisi ini mengakibatkan berkurangnya lowongan pekerjaan sehingga gelombang PHK menjadi penyumbang angka pengangguran yang cukup tinggi di Indonesia. Jakarta merupakan penyumbang kasus PHK terbesar, jumlah pekerja yang mengalami PHK di Jakarta pada Januari-Juni 2024 menembus 7.469 orang.
BPS mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tahun 2024 mencapai 4,82 persen. Jika dirinci, ada 7,20 juta pengangguran tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Sementara, jumlah pengangguran dari 2020 hingga 2023 masih banyak tersebar di perkotaan. Ada 6,40 persen TPT di perkotaan dan 3,88 persen TPT di pedesaan.
Fenomena tersebut menimbulkan pertanyaan bagaimana peran pemerintah terutama peran Kemnaker dalam mengatasi masalah ketenagakerjaan di Indonesia, khususnya dalam mengatasi pengangguran dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Mengingat adanya program unggulan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah yakni Pasar Kerja atau Pasker yang diresmikan pada tahun 2021 lalu, yang diklaim dapat menjadi solusi masalah ketenagakerjaan. Pasker juga diharapkan bisa menciptakan sistem informasi pasar kerja yang tepat guna, tepat sasaran dan inklusif.
Dikutip dari penjelasan Menaker Ida yang mengatakan, Pusat Pasar Kerja didirikan sebagai jawaban dari permasalahan link and match dan ekosistem digital ketenagakerjaan yang merupakan keharusan dalam menghadapi era revolusi digital 4.0.
"Pusat Pasar Kerja harus mampu mengintegrasikan proses pelatihan, sertifikasi dan penempatan, penyediaan informasi pasar kerja serta memberikan layanan kepada pencari kerja dan pemberi kerja dan start up (perusahaan rintisan) yang tumbuh di era digital saat ini," kata Menaker Ida kala itu di Jakarta, Rabu (8/12/2021) yang lalu.
Menaker Ida menginginkan Pusat Pasar Kerja dapat menjadi hub sekaligus etalase terdepan Kementerian Ketenagakerjaan dalam mengatasi segala permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia.
"Saya ingin Pusat Pasar Kerja mampu menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan maksimal mengatasi permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia," ucap Ida Fauziyah.
Namun pada kenyataannya, di usia yang telah menginjak 3 (tiga) tahun keberadaan Pasker yang merupakan program unggulan di Kemnaker manfaat Pasker belum bisa dirasakan oleh masyarakat luas dan dampaknya untuk mengurangi angka pengangguran juga kurang signifikan.*
(ire djafar)
0 Komentar